KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Jaman Jokowi

Di jaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat serangan dari para koruptor seperti di jaman Presiden SBY.

Namun yang menarik adalah, cara penanganan untuk menyelamatkan KPK dari Presiden baru kita ini sangat bertolak belakang dengan yang dilakukan pendahulunya. Hasilnya, apakah cara ini lebih baik dari sebelumnya..? bagaimana menurut anda…? ini adalah masalah yang hampir mirip dengan kasuk Cicak vs Buaya.

Ketua KPK Abraham Samad, Wakil ketua Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja sudah di tetapkan sebagai tersangka dan di nonaktifkan sebagai Ketua dan wakil ketua KPK

Berikut sedikit profil ke tiganya yang di ambil dari halaman website kpk

Abraham Samad
asLahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966, Abraham menyelesaikan jenjang sarjana strata 1 hingga strata 3 di Universitas Hasanuddin. Abraham Samad meraih gelar Doktor di Universitas yang sama pada 2010.
Memulai karir di bidang hukum sebagai konsultan hukum, Abraham kemudian menggagas berdirinya Anti Corruption Committee (ACC) di Sulawesi Selatan dan menjadi kordinatornya.
Melalui LSM ini, Abraham ingin mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Abraham juga pernah menjadi Tim Penasehat Hukum Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi.
Ketua KPK termuda ini terpilih setelah meraih 43 suara dari total 56 suara dalam proses pemungutan suara di Komisi Hukum DPR RI.

Bambang Widjojanto

bwLahir di Jakarta, 18 Oktober 1959, nama Bambang Widjojanto bukan nama yang asing di dunia hukum Indonesia. Gelar Sarjana Strata I diraih dari Universitas Jayabaya kemudian dilanjutkan dengan Studi Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung (2005). Sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diraih Bambang dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 2009.
Bambang Widjojanto merupakan seorang pengacara, pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir. Pada tahun 1993 pemegang gelar master hukum dari University of London, Inggris ini pernah mendapat penghargaan Robert F Kennedy Human Right Awards karena dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua.
Di awal kariernya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (1995-2000). Bambang juga merupakan salah satu pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Karena ketekunannya di bidang hak azasi manusia, ia memperoleh penghargaan Kennedy Human Rights Award tahun 1993.

Adnan Pandu Praja

appLahir di Jakarta, 14 Januari 1960, Adnan Pandu Praja sebelum terpilih menjadi Pimpinan KPK menjabat sebagai anggota dan Sekretaris Jenderal Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia tahun (1987), Adnan melengkapi gelar akademiknya di Spesialisasi Notrait dan Pertanahan (Sp.N) Universitas Indonesia (1996) dan Master of Law (LL.M) University of Technology, Sydney Australia (2003).
Sebelum aktif sebagai pengamat Kepolisian, Adnan Pandu Praja memiliki latar belakang advokat. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Editorial Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan lainnya.
Adnan Pandu Praja tercatat sebagai Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak 1992, Advokat Warens Partners Law Firm (1995-2005) dan Anggota Kompolnas selama dua periode (2006-2011). Selain itu, Adnan juga pernah menjadi Ketua Tim Koalisi LSM dan Masyarakat untuk RancanganUndang-undang Kepolisian (2011), Anggota Tetap dan Peserta Aktif Kelompok Kerja (POKJA) Reformasi Polri yang dibentuk oleh Polri dan Partnership for Governance Reform in Indonesia/UNDP (2000-2003).
Presiden Jokowi, mengambil keputusan untuk menunjuk Plt menggantikan ketiga pinpinan KPK ini selama menjalani proses hukum di kepolisian. Apakah ini membuat koruptor semakin takut..? atau malah bertepuk tangan berpesta..? Terus dimana semangat Pak Jokowi waktu kampanye dulu untuk memperkuat dan menjaga KPK..?
Menurut saya harus segera di buat peraturan yang jelas, para penyidik KPK, sampai unsur pimpinannya harus mendapatkan perlindungan hukum dan hak istimewa, kalau kita memang serius mau memberantas Korupsi di negeri ini.
Kita semua setuju bahwa Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan sangat masif menyengsarakan rakyat Indonesia yang di lakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasan, wewenang, power, uang dan bahkan massa.
Jika kejahatan luar biasa menyengsarakan masyarakat dan sudah membudaya di negeri ini, di tangani dengan cara biasa, mau sampai kapan…? atau sebenarnya kita beretorika memberantas korupsi..? Seperti mau mengusir segerombolan sapi dengan melempar rumput.
Pemberian hak istimewa untuk penyidik dan pimpinan KPK disini dimaksudkan untuk memberi power dan keberanian dalam mengungkap setiap kasus korupsi di negeri ini. Coba anda bayangkan KPK harus menyidik Menteri, Ketua Partai bahkan harus sampai ke level yang lebih tinggi lagi yang tersandung masalah korupsi.
Mereka harus mempertaruhkan nyawa, waktu dan keluarga mereka bahkan untuk tugas ini. Kita pasti semua setuju setiap koruptor yang di tangani KPK pasti akan melakukan perlawanan, baik perlawanan hukum atau perlawanan dengan cara2 yang tidak baik atau kotor. Ingat para koruptor ini memiliki kekuasanan, uang, power dan bahkan masa.
Melalui tulisan ini saya mengusulkan agar penyidik dan pimpinan KPK di berikan hak istimewa yang tidak bisa diperkarakan untuk setiap masalah hukum yang berkaitan dengan masa lalunya selama dia masih menjabat baik sebagai penyidik ataupun pimpinan KPK.
Hak istimewa ini akan menihilkan konflik yang terjadi seperti sekarang ini, sebab manusia tidak luput dari kesalahan, jika kita mau mencarinya. Celah inilah yang akan di jadikan para koruptor yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menyerang balik institusi KPK.
Semoga bermafaat untuk kebaikan bangsa kita tercinta ini, disini saya selaku penulis tidak bermaksud menghina tau memojokan siapapun. Tulisan ini hanyalah ungkapan kegelisahan untuk melihat negeri ini makin baik kedepannya.